How can we help?
Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
Khotima
- 15 October 2025, 01:16
- Updated
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Ya. Dengan adanya JDIH dari berbagai pemerintah daerah, Anda dapat membandingkan peraturan daerah antar provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan riset atau kajian harmonisasi regulasi.
Ini sangat berguna bagi lembaga riset, Bappeda, atau akademisi yang mengkaji efektivitas kebijakan daerah.
Getting started
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
