How can we help?
Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
Khotima
- 28 August 2025, 05:09
- Updated
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
Getting started
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
