How can we help?
Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
Novitasari
- 16 May 2025, 15:19
- Updated
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.
JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
