How can we help?
Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:33
- Updated
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1–3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Getting started
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
