How can we help?
Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
Novitasari
- 15 October 2025, 04:03
- Updated
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Setiap dokumen dari JDIH disertai dengan informasi nomor, tahun, dan instansi penerbit. Anda dapat memverifikasi keasliannya dengan mencocokkan metadata tersebut atau memeriksa langsung melalui situs jdihn.go.id.
JDIH juga memiliki timestamp digital publikasi yang menjadi bukti rekam jejak penerbitan.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
