How can we help?
Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:37
- Updated
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.
Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Getting started
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
