How can we help?

Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?

Image Description
Novitasari
  • 16 May 2025, 14:48
  • Updated

Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.

Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.

Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.

Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.

Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.

Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:

  • Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
  • Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
  • Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.

Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.

Mengabaikan peraturan yang telah dipublikasikan melalui JDIH dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau gugatan hukum. Dalam sektor dengan regulasi ketat seperti farmasi, keuangan, dan energi, risiko ini bisa signifikan.

Pemantauan regulasi melalui JDIH adalah bentuk compliance early warning system yang wajib dimiliki setiap perusahaan besar.

Getting started

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

Baca juga Artikel Lainnya