How can we help?
Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
Khotima
- 16 May 2025, 15:55
- Updated
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Getting started
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
