How can we help?
Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
Khotima
- 14 July 2025, 01:41
- Updated
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Dengan adanya JDIH dari berbagai pemerintah daerah, Anda dapat membandingkan peraturan daerah antar provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan riset atau kajian harmonisasi regulasi.
Ini sangat berguna bagi lembaga riset, Bappeda, atau akademisi yang mengkaji efektivitas kebijakan daerah.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.
JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Getting started
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
