How can we help?
Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
Khotima
- 15 October 2025, 01:24
- Updated
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.
Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.
Getting started
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
