How can we help?
Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
Khotima
- 16 May 2025, 14:57
- Updated
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.
JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Getting started
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
