How can we help?
Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
Khotima
- 15 October 2025, 04:09
- Updated
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.
Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.
Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.
Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
Getting started
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
