How can we help?
Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:39
- Updated
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.
Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
