How can we help?
Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
Novitasari
- 28 August 2025, 05:01
- Updated
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
JDIH akan menjadi pilar utama transformasi digital hukum Indonesia. Arah pengembangan mencakup integrasi AI untuk pencarian hukum cerdas, interoperabilitas antar database sektoral, dan akses melalui mobile apps.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital nasional, JDIH akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun tata kelola hukum modern dan inklusif.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Setiap dokumen dari JDIH disertai dengan informasi nomor, tahun, dan instansi penerbit. Anda dapat memverifikasi keasliannya dengan mencocokkan metadata tersebut atau memeriksa langsung melalui situs jdihn.go.id.
JDIH juga memiliki timestamp digital publikasi yang menjadi bukti rekam jejak penerbitan.
Getting started
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
