How can we help?
Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
Novitasari
- 16 May 2025, 14:49
- Updated
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Setiap dokumen dari JDIH disertai dengan informasi nomor, tahun, dan instansi penerbit. Anda dapat memverifikasi keasliannya dengan mencocokkan metadata tersebut atau memeriksa langsung melalui situs jdihn.go.id.
JDIH juga memiliki timestamp digital publikasi yang menjadi bukti rekam jejak penerbitan.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Getting started
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
