How can we help?
Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
Khotima
- 15 October 2025, 04:03
- Updated
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.
Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
