How can we help?

Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?

Image Description
Khotima
  • 28 August 2025, 07:04
  • Updated

Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.

Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.

Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.

Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:

  • Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Menteri
  • Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
  • Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU

Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.

Manfaat utama JDIH antara lain:

  • Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
  • Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
  • Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.

Ya. Dengan adanya JDIH dari berbagai pemerintah daerah, Anda dapat membandingkan peraturan daerah antar provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan riset atau kajian harmonisasi regulasi.

Ini sangat berguna bagi lembaga riset, Bappeda, atau akademisi yang mengkaji efektivitas kebijakan daerah.

Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.

Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.

Getting started

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

Baca juga Artikel Lainnya