How can we help?
Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
Khotima
- 15 October 2025, 04:19
- Updated
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Getting started
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
