How can we help?
Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
Khotima
- 16 May 2025, 14:46
- Updated
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.
JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Getting started
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
