How can we help?
Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?

Khotima
- 14 July 2025, 01:37
- Updated
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
JDIH menyediakan akses cepat ke peraturan teknis dan administratif yang menjadi dasar legal dalam pengoperasian sektor industri seperti migas, manufaktur, dan logistik. Dengan JDIH, perusahaan dapat memantau regulasi terbaru, menghindari pelanggaran, dan mengurangi risiko hukum.
Langkah ini juga mendukung ISO compliance dan dokumentasi legal audit internal.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Setiap dokumen dari JDIH disertai dengan informasi nomor, tahun, dan instansi penerbit. Anda dapat memverifikasi keasliannya dengan mencocokkan metadata tersebut atau memeriksa langsung melalui situs jdihn.go.id.
JDIH juga memiliki timestamp digital publikasi yang menjadi bukti rekam jejak penerbitan.
Getting started
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?