How can we help?
Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
Khotima
- 16 May 2025, 15:10
- Updated
JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.
JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH akan menjadi pilar utama transformasi digital hukum Indonesia. Arah pengembangan mencakup integrasi AI untuk pencarian hukum cerdas, interoperabilitas antar database sektoral, dan akses melalui mobile apps.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital nasional, JDIH akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun tata kelola hukum modern dan inklusif.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.
JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Getting started
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
