How can we help?
Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
Khotima
- 15 October 2025, 04:28
- Updated
Setiap dokumen dari JDIH disertai dengan informasi nomor, tahun, dan instansi penerbit. Anda dapat memverifikasi keasliannya dengan mencocokkan metadata tersebut atau memeriksa langsung melalui situs jdihn.go.id.
JDIH juga memiliki timestamp digital publikasi yang menjadi bukti rekam jejak penerbitan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
JDIH dikelola oleh instansi pemerintah menggunakan protokol keamanan siber yang diatur oleh Kominfo dan BSSN. Dokumen tidak dapat dimodifikasi oleh publik dan hanya diunggah oleh admin resmi instansi.
Ini menjamin integritas dan keaslian dokumen hukum yang tersedia.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
