How can we help?
Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
Khotima
- 28 August 2025, 05:05
- Updated
Setiap dokumen dari JDIH disertai dengan informasi nomor, tahun, dan instansi penerbit. Anda dapat memverifikasi keasliannya dengan mencocokkan metadata tersebut atau memeriksa langsung melalui situs jdihn.go.id.
JDIH juga memiliki timestamp digital publikasi yang menjadi bukti rekam jejak penerbitan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
