How can we help?
Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:24
- Updated
Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.
Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
JDIH akan menjadi pilar utama transformasi digital hukum Indonesia. Arah pengembangan mencakup integrasi AI untuk pencarian hukum cerdas, interoperabilitas antar database sektoral, dan akses melalui mobile apps.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital nasional, JDIH akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun tata kelola hukum modern dan inklusif.
Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.
Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Getting started
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
