How can we help?
Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
Novitasari
- 15 October 2025, 01:16
- Updated
Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.
Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
