How can we help?
Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
Novitasari
- 28 August 2025, 13:39
- Updated
Mengabaikan peraturan yang telah dipublikasikan melalui JDIH dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau gugatan hukum. Dalam sektor dengan regulasi ketat seperti farmasi, keuangan, dan energi, risiko ini bisa signifikan.
Pemantauan regulasi melalui JDIH adalah bentuk compliance early warning system yang wajib dimiliki setiap perusahaan besar.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.
Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Getting started
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
