Di tengah akses informasi terbuka yang semakin pesat, keterbukaan hukum menjadi kebutuhan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sayangnya, banyak instansi dan masyarakat yang masih kesulitan mengakses dokumen hukum yang valid dan terkini, sehingga pengambilan keputusan sering kali tidak berdasar pada regulasi yang sah.

Bayangkan jika regulasi penting yang seharusnya menjadi acuan kebijakan atau aktivitas hukum tidak ditemukan atau tersebar dalam berbagai tempat. Tanpa sistem dokumentasi hukum yang baik, risiko kekeliruan hukum dan administrasi bisa sangat tinggi. Ketidakpastian hukum akan muncul, menghambat pelayanan publik, proses bisnis, dan bahkan hak-hak masyarakat. Waktu dan sumber daya pun terbuang karena lemahnya sistem informasi hukum.

Saatnya beralih ke solusi konkret. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem nasional yang dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan dokumen hukum secara terstruktur. Melalui platform ini, masyarakat, akademisi, hingga ASN dapat dengan mudah mengakses peraturan perundang-undangan, keputusan, dan dokumen hukum lainnya yang sah dan terkini. Wujudkan tata kelola hukum yang transparan dan efisien melalui JDIH.