How can we help?

Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?

Image Description
Khotima
  • 16 May 2025, 15:54
  • Updated

Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.

Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.

Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.

Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.

Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.

JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.

JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.

Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.

Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.

Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.

Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.

Getting started

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

Baca juga Artikel Lainnya