How can we help?
Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
Khotima
- 15 October 2025, 04:44
- Updated
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Mengabaikan peraturan yang telah dipublikasikan melalui JDIH dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau gugatan hukum. Dalam sektor dengan regulasi ketat seperti farmasi, keuangan, dan energi, risiko ini bisa signifikan.
Pemantauan regulasi melalui JDIH adalah bentuk compliance early warning system yang wajib dimiliki setiap perusahaan besar.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
