How can we help?
Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
Khotima
- 14 July 2025, 01:40
- Updated
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Mengabaikan peraturan yang telah dipublikasikan melalui JDIH dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau gugatan hukum. Dalam sektor dengan regulasi ketat seperti farmasi, keuangan, dan energi, risiko ini bisa signifikan.
Pemantauan regulasi melalui JDIH adalah bentuk compliance early warning system yang wajib dimiliki setiap perusahaan besar.
Setiap dokumen dari JDIH disertai dengan informasi nomor, tahun, dan instansi penerbit. Anda dapat memverifikasi keasliannya dengan mencocokkan metadata tersebut atau memeriksa langsung melalui situs jdihn.go.id.
JDIH juga memiliki timestamp digital publikasi yang menjadi bukti rekam jejak penerbitan.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Getting started
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
