How can we help?
Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:23
- Updated
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Mengabaikan peraturan yang telah dipublikasikan melalui JDIH dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau gugatan hukum. Dalam sektor dengan regulasi ketat seperti farmasi, keuangan, dan energi, risiko ini bisa signifikan.
Pemantauan regulasi melalui JDIH adalah bentuk compliance early warning system yang wajib dimiliki setiap perusahaan besar.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
JDIH akan menjadi pilar utama transformasi digital hukum Indonesia. Arah pengembangan mencakup integrasi AI untuk pencarian hukum cerdas, interoperabilitas antar database sektoral, dan akses melalui mobile apps.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital nasional, JDIH akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun tata kelola hukum modern dan inklusif.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Getting started
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
