How can we help?
Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
Novitasari
- 28 August 2025, 07:03
- Updated
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
