How can we help?
Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
Khotima
- 16 May 2025, 14:58
- Updated
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1–3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.
Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Getting started
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
