How can we help?
Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
Khotima
- 15 October 2025, 04:25
- Updated
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
