How can we help?
Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
Khotima
- 14 July 2025, 01:26
- Updated
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1–3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Mengabaikan peraturan yang telah dipublikasikan melalui JDIH dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau gugatan hukum. Dalam sektor dengan regulasi ketat seperti farmasi, keuangan, dan energi, risiko ini bisa signifikan.
Pemantauan regulasi melalui JDIH adalah bentuk compliance early warning system yang wajib dimiliki setiap perusahaan besar.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Getting started
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
