How can we help?
Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
Khotima
- 28 August 2025, 05:10
- Updated
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Getting started
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
