How can we help?

Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?

Image Description
Khotima
  • 14 July 2025, 01:39
  • Updated

Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:

  1. Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
  2. Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
  3. Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.

Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Ya. Dengan adanya JDIH dari berbagai pemerintah daerah, Anda dapat membandingkan peraturan daerah antar provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan riset atau kajian harmonisasi regulasi.

Ini sangat berguna bagi lembaga riset, Bappeda, atau akademisi yang mengkaji efektivitas kebijakan daerah.

Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.

Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.

JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.

Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.

Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.

Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.

JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.

Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.

Getting started

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

Baca juga Artikel Lainnya