How can we help?
Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
Khotima
- 16 May 2025, 14:50
- Updated
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.
Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
JDIH dikelola oleh instansi pemerintah menggunakan protokol keamanan siber yang diatur oleh Kominfo dan BSSN. Dokumen tidak dapat dimodifikasi oleh publik dan hanya diunggah oleh admin resmi instansi.
Ini menjamin integritas dan keaslian dokumen hukum yang tersedia.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Getting started
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
