How can we help?
Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
Khotima
- 28 August 2025, 07:03
- Updated
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH akan menjadi pilar utama transformasi digital hukum Indonesia. Arah pengembangan mencakup integrasi AI untuk pencarian hukum cerdas, interoperabilitas antar database sektoral, dan akses melalui mobile apps.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital nasional, JDIH akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun tata kelola hukum modern dan inklusif.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
JDIH dikelola oleh instansi pemerintah menggunakan protokol keamanan siber yang diatur oleh Kominfo dan BSSN. Dokumen tidak dapat dimodifikasi oleh publik dan hanya diunggah oleh admin resmi instansi.
Ini menjamin integritas dan keaslian dokumen hukum yang tersedia.
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Getting started
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
