How can we help?
Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
Novitasari
- 16 May 2025, 15:14
- Updated
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.
Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Getting started
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
