How can we help?
Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:29
- Updated
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
JDIH menyediakan akses cepat ke peraturan teknis dan administratif yang menjadi dasar legal dalam pengoperasian sektor industri seperti migas, manufaktur, dan logistik. Dengan JDIH, perusahaan dapat memantau regulasi terbaru, menghindari pelanggaran, dan mengurangi risiko hukum.
Langkah ini juga mendukung ISO compliance dan dokumentasi legal audit internal.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
JDIH dikelola oleh instansi pemerintah menggunakan protokol keamanan siber yang diatur oleh Kominfo dan BSSN. Dokumen tidak dapat dimodifikasi oleh publik dan hanya diunggah oleh admin resmi instansi.
Ini menjamin integritas dan keaslian dokumen hukum yang tersedia.
Getting started
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
