How can we help?
Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
Novitasari
- 16 May 2025, 15:06
- Updated
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
Getting started
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
