How can we help?
Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:22
- Updated
JDIH dikelola oleh instansi pemerintah menggunakan protokol keamanan siber yang diatur oleh Kominfo dan BSSN. Dokumen tidak dapat dimodifikasi oleh publik dan hanya diunggah oleh admin resmi instansi.
Ini menjamin integritas dan keaslian dokumen hukum yang tersedia.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Ya. Dengan adanya JDIH dari berbagai pemerintah daerah, Anda dapat membandingkan peraturan daerah antar provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan riset atau kajian harmonisasi regulasi.
Ini sangat berguna bagi lembaga riset, Bappeda, atau akademisi yang mengkaji efektivitas kebijakan daerah.
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Getting started
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
