How can we help?
Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
Khotima
- 28 August 2025, 08:55
- Updated
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
JDIH akan menjadi pilar utama transformasi digital hukum Indonesia. Arah pengembangan mencakup integrasi AI untuk pencarian hukum cerdas, interoperabilitas antar database sektoral, dan akses melalui mobile apps.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital nasional, JDIH akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun tata kelola hukum modern dan inklusif.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti �izin eksplorasi migas�.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
