How can we help?
Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
Khotima
- 14 July 2025, 01:28
- Updated
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.
Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
