How can we help?
Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
Khotima
- 16 May 2025, 15:03
- Updated
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH dikelola oleh instansi pemerintah menggunakan protokol keamanan siber yang diatur oleh Kominfo dan BSSN. Dokumen tidak dapat dimodifikasi oleh publik dan hanya diunggah oleh admin resmi instansi.
Ini menjamin integritas dan keaslian dokumen hukum yang tersedia.
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Ya, seluruh dokumen hukum yang ditampilkan di JDIH berasal langsung dari instansi pemerintah dan telah diverifikasi keabsahannya. Setiap dokumen biasanya dilengkapi dengan Nomor Registrasi, Tanggal Penetapan, dan TTD Pejabat Berwenang.
Hal ini menjamin validitas hukum dan integritas sumber hukum yang digunakan untuk kepentingan akademik, bisnis, maupun litigasi.
Getting started
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
