How can we help?
Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
Khotima
- 15 October 2025, 04:07
- Updated
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.
Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.
JDIH menyediakan akses cepat ke peraturan teknis dan administratif yang menjadi dasar legal dalam pengoperasian sektor industri seperti migas, manufaktur, dan logistik. Dengan JDIH, perusahaan dapat memantau regulasi terbaru, menghindari pelanggaran, dan mengurangi risiko hukum.
Langkah ini juga mendukung ISO compliance dan dokumentasi legal audit internal.
Dengan menyediakan akses terbuka ke dokumen hukum, JDIH meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau kebijakan, peraturan, dan instruksi pemerintah tanpa batasan fisik atau birokrasi.
Ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance dan open government.
Getting started
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
