How can we help?
Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:22
- Updated
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.
Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Getting started
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
