How can we help?
Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
Novitasari
- 28 August 2025, 08:48
- Updated
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Mengabaikan peraturan yang telah dipublikasikan melalui JDIH dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau gugatan hukum. Dalam sektor dengan regulasi ketat seperti farmasi, keuangan, dan energi, risiko ini bisa signifikan.
Pemantauan regulasi melalui JDIH adalah bentuk compliance early warning system yang wajib dimiliki setiap perusahaan besar.
Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.
Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1�3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
Getting started
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
