How can we help?
Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:22
- Updated
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem terpadu yang memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. JDIH menjadi referensi utama dalam mencari peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum resmi lainnya.
Manfaat utama JDIH antara lain:
- Mempermudah pencarian dokumen hukum resmi secara daring.
- Menjamin keaslian dan keabsahan informasi hukum.
- Mendukung kepatuhan hukum lembaga dan korporasi.
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Ya. Dengan adanya JDIH dari berbagai pemerintah daerah, Anda dapat membandingkan peraturan daerah antar provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan riset atau kajian harmonisasi regulasi.
Ini sangat berguna bagi lembaga riset, Bappeda, atau akademisi yang mengkaji efektivitas kebijakan daerah.
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
JDIH sangat berguna sebagai referensi resmi dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum. Dokumen yang tersedia telah terverifikasi dan sering dilengkapi dengan metadata hukum.
Penggunaan JDIH membantu memastikan validitas argumen akademis dan menghindari penggunaan sumber hukum tidak resmi atau usang.
Getting started
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
