How can we help?
Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
Novitasari
- 15 October 2025, 04:31
- Updated
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. JDIH umumnya mencantumkan riwayat perubahan atau versi sebelumnya dari dokumen yang telah dicabut atau diubah sebagian. Ini berguna untuk analisis perbandingan regulasi atau penanganan sengketa hukum atas dasar regulasi lama.
Dokumen-dokumen tersebut biasanya diberi keterangan 'dicabut oleh' atau 'diubah oleh' lengkap dengan nomor dan tahun pengganti.
JDIH Nasional (jdihn.go.id) merupakan pusat agregasi dari seluruh jaringan dokumentasi hukum di Indonesia. Sedangkan JDIH Kementerian atau Lembaga menyimpan peraturan internal sektoral yang spesifik.
Contoh: Untuk peraturan penerbangan, lebih tepat mengakses JDIH Kementerian Perhubungan. Untuk aturan ASN, gunakan JDIH BKN.
Untuk mencari Peraturan Daerah (Perda) terbaru, Anda dapat mengakses portal JDIH dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Gunakan fitur pencarian berdasarkan judul, tahun, nomor, dan jenis dokumen.
Tips efektif:
- Gunakan kata kunci spesifik, misalnya: "Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah".
- Filter berdasarkan instansi dan tanggal ditetapkan.
Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.
Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
Getting started
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
