How can we help?
Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
Novitasari
- 16 May 2025, 15:16
- Updated
Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, klik tombol Unduh PDF atau ikon disket yang tersedia. Beberapa portal JDIH memerlukan registrasi, namun sebagian besar gratis tanpa login.
Pastikan menggunakan dokumen versi final atau yang telah disahkan, bukan draft atau usulan perubahan.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Ya. Banyak instansi sektoral seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya telah memiliki subportal JDIH. Anda dapat mencari peraturan sektoral seperti SK Menteri, Kepmen, atau Permen yang relevan dengan sektor industri Anda.
Contoh: Untuk sektor migas, cari melalui JDIH Kementerian ESDM dan gunakan kata kunci seperti “izin eksplorasi migas”.
Secara umum, JDIH hanya menyediakan peraturan dalam bahasa Indonesia resmi sesuai UU. Namun, beberapa dokumen penting seperti UU Investasi, Peraturan Ekspor-Impor, atau regulasi internasional terkadang dilengkapi dengan unofficial English translation.
Versi ini bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
Getting started
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
