How can we help?
Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
Novitasari
- 15 October 2025, 04:28
- Updated
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
JDIH akan menjadi pilar utama transformasi digital hukum Indonesia. Arah pengembangan mencakup integrasi AI untuk pencarian hukum cerdas, interoperabilitas antar database sektoral, dan akses melalui mobile apps.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital nasional, JDIH akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun tata kelola hukum modern dan inklusif.
JDIH adalah sistem resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum tanpa biaya dan tanpa iklan. Situs hukum komersial mungkin menyajikan analisis atau ringkasan hukum, namun keabsahan dokumennya tidak selalu terjamin.
JDIH cocok digunakan untuk referensi hukum yang resmi, netral, dan dapat digunakan dalam konteks hukum formal.
Jika dokumen hukum tidak tersedia, pengguna dapat:
- Menghubungi langsung pengelola JDIH instansi terkait.
- Mencari di portal JDIH nasional (jdihn.go.id) sebagai agregator.
- Mengakses BPHN atau perpustakaan hukum nasional untuk dokumen fisik.
Pastikan Anda memiliki detail lengkap seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen saat mengajukan permintaan.
Perusahaan dapat menggunakan JDIH untuk memastikan kebijakan internal dan operasionalnya sesuai dengan regulasi terbaru. Ini sangat penting bagi sektor tinggi risiko seperti konstruksi, pertambangan, rumah sakit, dan pabrik.
Manfaat langsung:
- Mencegah pelanggaran regulasi.
- Memperkuat posisi hukum dalam tender atau audit.
- Menjadi acuan dalam pembuatan SOP dan kontrak hukum.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
Getting started
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
