How can we help?
Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
Novitasari
- 14 July 2025, 01:30
- Updated
Perbankan dan lembaga keuangan sangat diatur oleh banyak regulasi. JDIH membantu unit legal dan compliance dalam:
- Melacak perubahan OJK, BI, dan Kemenkeu.
- Memastikan dokumen KYC, AML, dan GCG selalu mengikuti aturan terbaru.
- Menyiapkan dokumen audit reguler dengan data valid.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Mayoritas portal JDIH kini telah sinkron dengan sistem pengesahan dokumen hukum dan memperbarui database mereka dalam 1–3 hari kerja setelah penetapan dokumen.
Namun, peraturan internal atau SE non-publik bisa tertunda tergantung proses unggah instansi terkait.
JDIH memudahkan tim legal perusahaan untuk melakukan penelusuran dokumen regulasi secara sistematis dan cepat. Hal ini mempercepat proses audit terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan sektoral.
Hasilnya: Mengurangi risiko hukum, memperkuat posisi dalam uji tuntas (due diligence), dan memberikan dasar kuat dalam menyusun compliance checklist.
Ya. Dengan format dokumen yang tersedia dalam PDF dan metadata lengkap, JDIH sangat cocok sebagai sumber primer digitalisasi dokumen hukum perusahaan. Hal ini mempercepat proses indexing, pencarian, dan pelaporan internal.
Selain itu, JDIH membantu menjaga akurasi referensi hukum dalam sistem manajemen dokumen berbasis ISO 9001/ISO 27001.
Ya. Dokumen yang diunduh dari JDIH memiliki keabsahan formal karena bersumber dari instansi resmi pemerintah. Untuk digunakan dalam persidangan, sebaiknya dicetak dan dilampirkan dengan metadata atau keterangan publikasinya.
Dalam banyak kasus, hakim atau arbiter menerima dokumen JDIH sebagai bukti prima facie atas keberadaan dan isi peraturan.
Beberapa instansi penyelenggara JDIH seperti BPHN dan JDIHN Nasional menyelenggarakan pelatihan, webinar, atau workshop mengenai pengelolaan dan pemanfaatan JDIH. Materi pelatihan mencakup manajemen dokumen, metadata hukum, dan interoperabilitas sistem.
Instansi Anda dapat mengajukan permintaan pelatihan melalui koordinasi dengan instansi pembina.
Getting started
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
