How can we help?
Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
Khotima
- 15 October 2025, 04:18
- Updated
Beberapa portal JDIH menyediakan fitur berlangganan atau RSS Feed untuk notifikasi peraturan terbaru. Anda bisa memantau langsung perubahan regulasi tanpa harus mengakses berkala.
Ini sangat berguna bagi praktisi hukum dan perusahaan yang wajib mematuhi peraturan teknis yang dinamis.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Ya. Akses terhadap dokumen hukum dan kebijakan melalui JDIH membantu perumus kebijakan membuat keputusan yang berdasarkan bukti hukum, tidak tumpang tindih, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini penting untuk memastikan legalitas dan efektivitas dari program-program publik yang akan dijalankan.
Beberapa portal JDIH sudah terintegrasi dengan jdihn.go.id (portal nasional), sistem Satu Data Indonesia, dan arsip digital Kementerian/Lembaga. Ini memperluas jangkauan pencarian dan memastikan harmonisasi antar sistem hukum.
Untuk kebutuhan tingkat lanjut, Anda juga bisa mengakses basis data Mahkamah Agung, MK, dan Ombudsman yang melengkapi informasi hukum.
JDIH menyediakan akses cepat ke peraturan teknis dan administratif yang menjadi dasar legal dalam pengoperasian sektor industri seperti migas, manufaktur, dan logistik. Dengan JDIH, perusahaan dapat memantau regulasi terbaru, menghindari pelanggaran, dan mengurangi risiko hukum.
Langkah ini juga mendukung ISO compliance dan dokumentasi legal audit internal.
Beberapa portal JDIH menyediakan naskah akademik, risalah rapat, dan kajian akademik untuk RUU penting. Namun tidak semua tersedia publik, tergantung pada kebijakan transparansi instansi penerbitnya.
Sumber lainnya dapat dicari melalui JDIH DPR RI, BPHN, atau Badan Legislasi Daerah.
Jenis dokumen hukum yang tersedia meliputi:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri / Dirjen / Kepala Daerah
- Instruksi, SE, Nota Dinas, hingga MoU
Setiap dokumen dapat diakses dalam format PDF dan telah ditandai metadata hukumnya.
Getting started
- Apakah JDIH dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik?
- Apakah ada integrasi JDIH dengan sistem hukum nasional lainnya?
- Bagaimana JDIH membantu sektor industri dalam kepatuhan regulasi?
- Apakah JDIH menyediakan risalah rapat atau naskah akademik undang-undang?
- Apa saja jenis dokumen hukum yang tersedia di JDIH?
- Apakah JDIH memiliki dokumen hukum versi terdahulu (sebelum perubahan)?
- Apakah JDIH menyediakan akses ke peraturan perundang-undangan sektoral seperti pertambangan atau migas?
- Bagaimana cara menilai keaslian dokumen yang diunduh dari JDIH?
- Apa perbedaan JDIH dengan situs hukum komersial?
- Bagaimana penggunaan JDIH meningkatkan transparansi pemerintahan?
- Bagaimana cara mencari peraturan daerah terbaru di JDIH?
- Apa risiko jika perusahaan tidak mengikuti peraturan terbaru dari JDIH?
- Bagaimana JDIH mendukung kepatuhan hukum perusahaan?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan dalam bahasa asing?
- Apakah JDIH menyediakan notifikasi jika ada peraturan baru?
- Apakah dokumen di JDIH bersifat resmi dan legal?
- Apakah JDIH bisa digunakan untuk riset hukum perbandingan antar daerah?
- Apakah tersedia panduan penggunaan atau pelatihan JDIH untuk instansi?
- Bagaimana masa depan JDIH di era transformasi digital hukum?
- Apakah JDIH menyediakan peraturan terbaru secara real-time?
- Bagaimana cara mengunduh dokumen hukum dari JDIH?
- Bagaimana JDIH membantu proses audit hukum (legal audit) perusahaan?
- Apa perbedaan antara JDIH Nasional dan JDIH Kementerian?
- Apa itu JDIH dan mengapa penting bagi akses dokumen hukum?
- Apa solusi jika dokumen hukum yang dicari tidak tersedia di JDIH?
- Apakah dokumen JDIH dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan?
- Apa manfaat JDIH bagi universitas dan akademisi hukum?
- Apa manfaat JDIH untuk sektor perbankan dan keuangan?
- Apakah JDIH mendukung digitalisasi arsip hukum di perusahaan?
- Bagaimana keamanan data di JDIH dijamin?
