PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 19 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN BERLABUH DI DAERAH PELABUHAN BITUNG BAGI KAPAL-KAPAL NIAGA

Dokumen Terverifikasi 3,807 kali dilihat 750 kali diunduh

Informasi Dokumen

Instansi: Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Jenis Peraturan: PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun Terbit: 1960
Diindeks pada: 11 May 2025 14:52
Terakhir diperbarui: 17 Jul 2025 03:20

Pratinjau Dokumen

Pratinjau terbatas pada 5 halaman pertama

Unduh PDF

Polling

Tidak ada polling aktif untuk dokumen ini.

Komentar

0 Komentar

Nama (Opsional)

Kosongkan jika ingin tetap anonim.

Jenis Pekerjaan (Opsional)

Informasi ini membantu kami memahami perspektif berdasarkan latar belakang pekerjaan.

Masukan atau Komentar Anda

Komentar Anda akan membantu kami memahami pandangan masyarakat terhadap kebijakan ini.

Setiap informasi yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya secara maksimal dan hanya digunakan untuk keperluan analisis kebijakan.

Belum ada komentar untuk dokumen ini.

Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Dokumen Terkait

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 10 TAHUN 1962 TENTANG LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA DI INDONESIA

PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI · 1962
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PENGERAHAN PENGIRIMAN TENAGA PEMBANGUNAN IRIAN BARAT

PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI · 1962
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 12 TAHUN 1962 TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN SUKARELAWAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI · 1962
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 9 TAHUN 1962 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 3 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN MEMPERTAHANKAN MANIFESTO POLITIK, NO. 5 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI ROTARY CLUB, NO. 6 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI DEVINE LIFE SOCIETY, NO. 7 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI VRIJMETSELAREN LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT DAN ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN CRUISERS (AMORC), NO. 8 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI DAN NO. 5/PEPERTI TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH

PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI · 1962
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI · 1961

Dokumen Terverifikasi

Dokumen ini telah diverifikasi keasliannya oleh tim kami

Diverifikasi pada 08 May 2025

Sertifikasi BNSP

Butuh Bantuan Audit ISO?

Dapatkan bantuan profesional untuk persiapan audit sertifikasi ISO dari tim ahli kami.

Konsultasi Gratis

Akurasi Data

99.95%

dalam penyajian dokumen

Dokumen Terarsip

10,000+

dari berbagai instansi

Pengguna Aktif

85%

kembali menggunakan layanan kami

Kepuasan Pengguna Layanan Kami

Testimoni dari berbagai organisasi dan individu yang telah menggunakan layanan kami

"Akses ke dokumen hukum di JDIH.net sangat mudah dan cepat. Sangat membantu untuk mencari referensi peraturan."

Arif Prasetyo

Pemerhati Regulasi

"JDIH.net menjadi rujukan utama saya untuk memastikan dokumen hukum yang saya gunakan sudah resmi dan terbaru."

Dewi Lestari

Akademisi Hukum

"Dengan JDIH.net, saya tidak perlu repot mencari dokumen peraturan yang tersebar di banyak tempat."

Rizky Fauzan

Praktisi Hukum

"Sebagai notaris, saya sangat terbantu dengan kelengkapan dokumen di JDIH.net. Tidak perlu ragu lagi soal keaslian dokumen."

Maria Suryani

Notaris

"Tampilan bersih dan pencarian cepat membuat JDIH.net jadi alat kerja harian saya."

Bambang Setiawan

Pengguna Aktif JDIH

"JDIH.net menghadirkan keterbukaan informasi hukum secara nyata. Salut atas inisiatif ini!"

Elvina Chandra

Pemerhati Kebijakan Publik

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang dokumen dan layanan kami

Bagaimana cara mengunduh dokumen?

Anda dapat mengunduh dokumen dengan mengklik tombol "Unduh PDF" yang tersedia di halaman detail dokumen. Untuk dokumen dari sumber eksternal, tersedia juga opsi "Unduh dari Sumber Resmi" yang akan mengarahkan Anda ke situs resmi penyedia dokumen.

Apakah semua dokumen dapat diunduh secara gratis?

Ya, sebagian besar dokumen peraturan dan kebijakan publik dapat diunduh secara gratis. Namun, beberapa dokumen khusus mungkin memerlukan akses premium atau berlangganan. Status akses dokumen akan selalu ditampilkan dengan jelas pada halaman detail dokumen.

Bagaimana saya tahu dokumen ini masih berlaku?

Status keberlakuan dokumen ditampilkan pada bagian informasi dokumen. Kami secara rutin memperbarui status dokumen berdasarkan pembaruan dari instansi terkait. Dokumen yang masih berlaku akan ditandai dengan status "Berlaku", sedangkan dokumen yang sudah tidak berlaku akan ditandai "Dicabut" atau status lain yang sesuai.

Bagaimana cara melaporkan kesalahan pada dokumen?

Jika Anda menemukan kesalahan pada informasi dokumen atau masalah teknis lainnya, silakan klik tombol "Laporkan Masalah" yang tersedia di dropdown menu sebelah kanan judul informasi dokumen. Tim kami akan meninjau laporan Anda dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Apakah saya dapat menyimpan dokumen untuk dibaca nanti?

Ya, pengguna yang sudah login dapat menyimpan dokumen ke dalam koleksi pribadi mereka dengan mengklik tombol "Simpan ke Koleksi" yang tersedia di halaman detail dokumen. Dokumen yang disimpan dapat diakses kembali melalui halaman profil pengguna pada menu "Koleksi Saya".

Bagaimana cara berlangganan pembaruan dokumen?

Pengguna yang sudah login dapat berlangganan notifikasi pembaruan dokumen dengan mengklik tombol "Berlangganan Pembaruan" pada halaman detail dokumen. Anda juga dapat berlangganan pembaruan dokumen dari instansi tertentu melalui halaman instansi terkait.