Susunan Perundang-Undangan di Indonesia: Struktur, Fungsi, dan Pentingnya Kepatuhan Hukum

Gambar Ilustrasi Susunan Perundang-Undangan di Indonesia: Struktur, Fungsi, dan Pentingnya Kepatuhan Hukum

Di Indonesia, sistem hukum dibangun atas dasar struktur peraturan perundang-undangan yang jelas dan hierarkis. Pemahaman tentang susunan perundang-undangan sangat penting bagi setiap warga negara, khususnya bagi pelaku usaha, profesional, dan masyarakat umum, agar dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai struktur perundang-undangan Indonesia, fungsi masing-masing tingkatan, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Pengertian dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Definisi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan lembaga yang menetapkannya.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah Provinsi
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling terkait dan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Fungsi dan Kewenangan Masing-Masing Jenis Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR adalah keputusan yang diambil oleh MPR dalam melaksanakan kewenangannya. Meskipun tidak sekuat UUD 1945, ketetapan ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

UU dan Perppu merupakan peraturan yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. UU mengatur hal-hal yang bersifat umum, sedangkan Perppu ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

PP dan Perpres ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan UU. PP bersifat umum, sedangkan Perpres lebih spesifik dan teknis.

Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perda dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perencanaan

Proses dimulai dengan perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan hukum dan penyusunan program legislasi nasional.

Penyiapan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan

Setelah perencanaan, dilakukan penyusunan naskah akademik sebagai dasar pemikiran dan rancangan peraturan sebagai draf awal.

Pembahasan

Rancangan peraturan dibahas oleh lembaga yang berwenang, seperti DPR dan Presiden, untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pengesahan dan Pengundangan

Setelah disetujui, peraturan diundangkan dalam Lembaran Negara untuk berlaku secara resmi.

Evaluasi dan Revisi

Peraturan yang telah berlaku dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dan direvisi jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan.

Peran dan Pentingnya Kepatuhan terhadap Peraturan

Menjaga Kepastian Hukum

Kepatuhan terhadap peraturan memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap tindakan, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.

Melindungi Hak dan Kewajiban

Dengan mematuhi peraturan, hak dan kewajiban setiap individu terlindungi, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Mendukung Pembangunan Nasional

Peraturan yang baik dan diikuti dengan kepatuhan akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata.

Meningkatkan Citra Negara

Negara yang taat hukum akan dihormati di kancah internasional dan menjadi contoh bagi negara lain.

Menjamin Keadilan Sosial

Kepatuhan terhadap peraturan menciptakan keadilan sosial dengan memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara.

Perkembangan Terkini dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penggunaan Metode Omnibus

Metode omnibus diperkenalkan untuk menyederhanakan proses legislasi dengan menggabungkan beberapa perubahan dalam satu undang-undang. Hal ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022.

Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif

UU No. 13 Tahun 2022 juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui konsultasi publik yang lebih terbuka.

Penyusunan Peraturan secara Elektronik

Untuk efisiensi, penyusunan peraturan kini dapat dilakukan secara elektronik, memungkinkan proses yang lebih cepat dan transparan.

Perbaikan Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Teknik penyusunan naskah akademik diperbaiki untuk memastikan kualitas dan relevansi dari setiap peraturan yang dibentuk.

Perubahan Sistem Pendukung

Sistem pendukung dalam pembentukan peraturan diubah dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia, Anda dapat mengunjungi jdih.net - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pusat database peraturan nasional.